KKSSNews.com, Jakarta— Pernyataan akademisi hukum tata negara, Feri Amsari, yang melontarkan tudingan “kebohongan” terkait program swasembada pangan Presiden Prabowo Subianto, menuai reaksi keras.
Wakil Ketua Umum (Waketum) Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor, Muhammad Mabrur L Banuna, menilai narasi tersebut tidak hanya lemah secara argumen, tetapi juga berpotensi menyesatkan publik.
Mabrur menekankan bahwa sektor pangan adalah bidang teknis yang sangat kompleks, sehingga kritik yang disampaikan seharusnya berpijak pada data empiris, bukan sekadar opini ruang kelas.
Kritik Tanpa Pijakan Data Berbahaya bagi Publik
Mabrur menilai pola narasi yang dibangun oleh Feri Amsari justru mirip dengan cara kerja “mafia pangan” yang kerap menciptakan keraguan terhadap capaian nasional demi melancarkan agenda ketergantungan impor.
“Ini tanpa data dan tanpa pijakan yang jelas. Publik wajar curiga jika narasi seperti ini memiliki agenda tertentu agar swasembada terlihat gagal. Padahal, fakta di lapangan menunjukkan hal yang berbeda,” ujar Mabrur dalam keterangan tertulisnya.
Ia mengingatkan bahwa dalam iklim demokrasi, kritik adalah hal yang sah. Namun, kredibilitas seorang kritikus diuji dari relevansi kompetensi dan akurasi fakta yang disajikan.
Menurutnya, tudingan “kebohongan” sangat kontras dengan kondisi riil di mana stok beras melimpah dan penindakan terhadap praktik mafia pangan semakin masif dilakukan pemerintah.
Mengacu Data Internasional: Produksi Beras Menguat
Menangkis tudingan tersebut, Mabrur menyodorkan data produksi beras nasional yang menunjukkan tren positif.
Pada tahun 2025, produksi beras Indonesia tercatat mencapai sekitar 34,69 juta ton.
Angka ini bukan sekadar klaim sepihak pemerintah, melainkan didukung oleh laporan lembaga internasional.
“Lembaga seperti Food and Agriculture Organization (FAO) dan United States Department of Agriculture (USDA) menempatkan Indonesia sebagai salah satu produsen beras terbesar di Asia. Data ini berbicara keras. Bukan opini, tetapi angka resmi,” tegas Mabrur.
Ia menambahkan bahwa meremehkan capaian sektor pangan nasional sangat berbahaya karena dapat memberikan celah bagi kepentingan pemburu rente yang ingin mendistorsi pasar domestik.
Pertanian Bukan Panggung Opini Bebas
Lebih lanjut, Mabrur menegaskan bahwa keberhasilan pertanian dipengaruhi oleh variabel teknis yang sangat dinamis, mulai dari ketersediaan air melalui pompanisasi, distribusi benih unggul, hingga manajemen pupuk bersubsidi.
“Pertanian itu bukan cuma soal luas lahan. Ada aspek air, teknologi, hingga manajemen distribusi. Ini bukan panggung opini bebas tanpa tanggung jawab,” ujarnya.
GP Ansor juga memberikan apresiasi terhadap langkah konkret pemerintah yang terjun langsung ke bawah, seperti:
-
Program Pompanisasi: Menjamin pengairan di musim kering.
-
Optimalisasi Lahan Rawa (Oplah): Memperluas areal tanam produktif.
-
Penambahan Subsidi Pupuk: Memastikan input pertanian terjangkau.
-
Penyesuaian HPP: Menjamin kesejahteraan petani agar harga gabah tetap menguntungkan di tingkat produsen.
Ajakan Menanggalkan Politik Kebencian
Menutup pernyataannya, Mabrur mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersatu menjaga ketahanan pangan sebagai isu strategis nasional.
Ia mengimbau agar perbedaan afiliasi politik tidak menutup mata terhadap prestasi yang membawa dampak positif bagi rakyat banyak.
“Sudahlah, politik kebencian tidak perlu lagi. Sekarang waktunya bersatu bekerja untuk rakyat. Kalau ada capaian baik, hargai. Jangan kita sibuk membangun narasi yang menyesatkan demi mencari kesalahan,” pungkasnya.
GP Ansor berkomitmen untuk terus mengawal kebijakan pangan pemerintah secara konstruktif, memastikan bahwa setiap butir beras yang diproduksi petani benar-benar menjadi fondasi kedaulatan bangsa Indonesia.
