KKSSNews.com, Jakarta – Kementerian Pertanian terus mempercepat pemulihan sektor pertanian di wilayah terdampak bencana hidrometeorologi di Sumatera Barat.
Melalui Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sumatera Barat, pemerintah melakukan pengawalan rehabilitasi lahan pertanian secara terpadu guna mempercepat kembalinya aktivitas produksi pangan masyarakat.
Langkah tersebut dilakukan melalui koordinasi lintas sektor, pendampingan teknis, hingga pengawasan rehabilitasi lahan agar petani dapat segera kembali berproduksi setelah terdampak bencana.
Berdasarkan data Kementerian Pertanian, total lahan sawah terdampak bencana hidrometeorologi di Sumatera Barat mencapai 6.451 hektare yang tersebar di 14 kabupaten dan kota.
Penanganan dilakukan secara bertahap dengan memprioritaskan lahan kategori rusak ringan dan sedang agar pemulihan produksi pangan dapat berlangsung lebih cepat.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan rehabilitasi pertanian pascabencana merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam membantu petani bangkit kembali.
Menurut Amran, pemerintah pusat menanggung biaya rehabilitasi lahan, perbaikan irigasi, hingga bantuan sarana produksi agar proses pemulihan berjalan optimal.
“Sawah yang rusak itu diperbaiki sendiri oleh pemiliknya, tetapi biayanya ditanggung oleh pemerintah pusat. Jadi saudara kita punya pendapatan, sementara benih dibantu gratis, pengolahan tanah, perbaikan irigasi semuanya dibantu pusat,” ujar Mentan Amran.
Sementara itu, Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian, Fadjry Djufry, mengatakan BRMP di daerah memiliki tugas mengawal seluruh program pemulihan sektor pertanian sesuai arahan Menteri Pertanian.
Ia menegaskan rehabilitasi tidak hanya berfokus pada pemulihan fisik lahan, tetapi juga memastikan petani memperoleh pendampingan teknologi pertanian yang sesuai dengan kondisi wilayah terdampak.
“BRMP hadir untuk memastikan proses rehabilitasi berjalan cepat, tepat sasaran, dan berbasis penerapan teknologi pertanian sesuai kondisi spesifik lokasi di daerah terdampak,” kata Fadjry di Jakarta, Senin (18/5/2026).
Dalam pelaksanaannya, BRMP Sumatera Barat menggandeng pemerintah daerah, penyuluh pertanian lapangan, kelompok tani, serta Direktorat Teknis Kementerian Pertanian untuk melakukan rehabilitasi secara terpadu.
Pendampingan dimulai dari identifikasi lahan terdampak, pengambilan sampel tanah, pengolahan lahan, hingga pendampingan budidaya agar lahan kembali produktif dan dapat dimanfaatkan masyarakat.
Kegiatan rehabilitasi juga mencakup pembersihan lahan terdampak banjir, penataan sistem drainase dan irigasi, serta pengawasan teknis di lapangan agar proses pemulihan berjalan sesuai kebutuhan wilayah.
Salah satu langkah penting dalam proses rehabilitasi ialah pengambilan sampel tanah di sejumlah lokasi sawah terdampak bencana.
Pengujian dilakukan untuk mengetahui perubahan sifat fisik, kimia, dan biologi tanah akibat banjir serta endapan material yang terbawa bencana.
Hasil pengujian laboratorium kemudian digunakan sebagai dasar penyusunan rekomendasi pemupukan spesifik lokasi, perbaikan struktur tanah, hingga penanganan potensi cemaran lahan.
Kepala BRMP Sumatera Barat, Salwati, mengatakan langkah tersebut penting untuk memastikan pemulihan lahan berjalan efektif dan berkelanjutan.
“Melalui kegiatan ini, kami berharap pemulihan lahan pertanian dapat berlangsung lebih cepat sehingga produktivitas sawah masyarakat dapat kembali optimal dan ketahanan pangan daerah tetap terjaga,” ujar Salwati.
Hingga saat ini, sekitar 2.100 hektare lahan di Sumatera Barat telah memasuki tahap pertanaman kembali sebagai bagian dari program rehabilitasi.
Varietas tanaman yang digunakan dipilih berdasarkan kesesuaian agroekosistem dan kemampuan adaptasinya terhadap kondisi lahan pascabencana.
Selain itu, rehabilitasi juga telah memasuki tahap konstruksi di lahan seluas 3.049,89 hektare yang tersebar di 11 kabupaten dan kota di Sumatera Barat.
Pemerintah berharap upaya tersebut mampu memulihkan fungsi lahan pertanian sekaligus mengembalikan aktivitas usaha tani masyarakat secara optimal.
Untuk mendukung percepatan pemulihan, pemerintah juga menyalurkan berbagai bantuan kepada kelompok tani dan masyarakat terdampak berupa benih, pupuk, alat dan mesin pertanian, sarana produksi pertanian, serta dukungan teknis lainnya sesuai kebutuhan di lapangan.
BRMP Sumatera Barat turut melakukan pengawalan distribusi bantuan agar tepat sasaran dan dapat dimanfaatkan maksimal oleh petani penerima.
Program rehabilitasi lahan pascabencana ini mendapat dukungan positif dari masyarakat maupun pemerintah daerah.
Selain pendampingan lapangan, BRMP Sumatera Barat juga memperkuat koordinasi lintas instansi dan penyusunan CPCL (Calon Petani dan Calon Lokasi) guna memastikan pelaksanaan program berjalan efektif.
Ke depan, Kementerian Pertanian menegaskan akan terus memperkuat sinergi bersama pemerintah daerah, penyuluh, perguruan tinggi, TNI, dan kelompok tani untuk mempercepat pemulihan sektor pertanian pascabencana di Sumatera Barat sekaligus menjaga keberlanjutan produksi pangan nasional.
