KKSSNews.com, Jakarta – Ketua Umum IKAMI Sulsel, Andi In Amul Hasan, menanggapi pernyataan Feri Amsari terkait isu swasembada pangan.
Ia menilai kritik terhadap kebijakan pemerintah merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi. Namun, kritik tersebut harus disampaikan berdasarkan data dan fakta agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
“Kritik itu penting, tetapi harus berbasis data, bukan asumsi yang berpotensi membingungkan publik,” ujarnya dalam keterangan resmi.
Indikator Pertanian Nasional Dinilai Positif
Menurut Andi In Amul Hasan, sektor pertanian Indonesia menunjukkan sejumlah indikator yang mengarah pada perbaikan dalam beberapa tahun terakhir.
Ia menyebut berbagai program yang dijalankan pemerintah di bawah kepemimpinan Andi Amran Sulaiman telah memberikan dampak terhadap peningkatan produksi pangan nasional.
Beberapa indikator yang disorot antara lain:
- Produksi padi nasional yang mencapai sekitar 60 juta ton gabah kering giling (GKG)
- Surplus beras nasional dalam beberapa periode
- Cadangan beras pemerintah yang menembus lebih dari 4 juta ton
“Data ini menunjukkan adanya kerja nyata di sektor pertanian, bukan sekadar klaim,” jelasnya.
Program Strategis Dorong Produktivitas
Ia menambahkan bahwa peningkatan tersebut merupakan hasil dari berbagai program strategis yang dijalankan secara terintegrasi.
Program yang dinilai berkontribusi antara lain:
- Pompanisasi untuk memperluas akses irigasi
- Optimalisasi lahan rawa untuk meningkatkan indeks tanam
- Modernisasi alat dan mesin pertanian (alsintan)
Selain itu, pembenahan sistem distribusi pupuk subsidi juga dinilai mempermudah akses petani terhadap sarana produksi.
Menurutnya, langkah-langkah tersebut berdampak langsung terhadap produktivitas dan efisiensi pertanian.
Pentingnya Narasi yang Akurat
Andi In Amul Hasan mengingatkan bahwa narasi yang tidak didukung data berpotensi menimbulkan persepsi keliru terhadap kondisi sektor pangan nasional.
Ia menilai diskursus publik mengenai isu strategis seperti pangan harus dibangun secara objektif dan berbasis fakta.
“Opini tanpa data bisa memicu kesalahpahaman. Padahal sektor pangan menyangkut kepentingan luas masyarakat,” tegasnya.
Soroti Potensi Dampak Narasi Negatif
Lebih lanjut, ia menilai bahwa narasi yang meragukan capaian sektor pangan dapat berdampak pada kepercayaan publik.
Menurutnya, isu pangan memiliki keterkaitan langsung dengan stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, sehingga perlu disikapi dengan kehati-hatian.
Ia mengajak semua pihak untuk menjaga kualitas diskusi publik agar tetap konstruktif.
Dorong Kritik yang Konstruktif
Andi In Amul Hasan menegaskan bahwa pihaknya tetap mendukung kritik sebagai bagian dari proses demokrasi.
Namun, ia menekankan bahwa kritik harus disampaikan secara objektif, berbasis data, serta memberikan solusi.
“Kita membutuhkan kritik yang membangun agar kebijakan bisa terus diperbaiki,” ujarnya.
Ajak Jaga Kedaulatan Pangan
Di akhir pernyataannya, ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga kedaulatan pangan nasional.
Menurutnya, isu pangan merupakan kepentingan strategis bangsa yang membutuhkan kolaborasi berbagai pihak, mulai dari pemerintah, akademisi, hingga masyarakat.
“Diskusi publik harus mengedepankan fakta dan data. Kedaulatan pangan adalah tanggung jawab bersama,” pungkasnya.
Dengan berbagai capaian yang ada, ia berharap masyarakat dapat melihat perkembangan sektor pangan nasional secara lebih objektif dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi.
