KKSSNews.com –Ketua Umum Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis Indonesia, Abdul Rivai Ras, menegaskan bahwa capaian swasembada beras Indonesia pada 2025 merupakan hasil nyata yang didukung data resmi, bukan sekadar narasi atau klaim tanpa dasar.
Menurutnya, berbagai keraguan yang berkembang di ruang publik tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi faktual sektor pangan nasional.
Produksi Beras Lampaui Kebutuhan Nasional
Rivai menjelaskan, data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa produksi beras nasional sepanjang 2025 mencapai sekitar 34,7 juta ton.
Sementara itu, kebutuhan konsumsi masyarakat berada di kisaran 31,1 juta ton.
Dengan demikian, Indonesia mencatat surplus lebih dari 3 juta ton beras.
“Ketika produksi melampaui konsumsi, maka secara definisi ekonomi pangan, kondisi tersebut sudah masuk kategori swasembada,” jelasnya.
Cadangan Beras Nasional Menguat
Selain produksi, Rivai juga menyoroti peningkatan cadangan beras nasional yang dikelola pemerintah.
Data dari Badan Pangan Nasional menunjukkan adanya penguatan stok beras yang signifikan sepanjang 2025.
Cadangan ini dinilai penting untuk menjaga stabilitas pasokan dan mengantisipasi fluktuasi harga di pasar.
Hasil Kebijakan Terencana
Rivai menegaskan bahwa capaian swasembada beras bukan terjadi secara tiba-tiba, melainkan hasil dari kebijakan yang dirancang secara sistematis.
Beberapa faktor yang berkontribusi antara lain:
- Peningkatan luas panen nasional
- Penerapan teknologi pertanian modern
- Penggunaan benih unggul
- Penguatan harga gabah di tingkat petani
- Optimalisasi penyerapan hasil panen oleh Perum Bulog
“Kombinasi kebijakan ini mendorong peningkatan produksi secara signifikan dan berkelanjutan,” ujarnya.
Impor Taktis Dinilai Wajar
Rivai juga menanggapi anggapan bahwa impor beras menunjukkan Indonesia belum swasembada.
Menurutnya, impor yang dilakukan bersifat terbatas dan bertujuan menjaga stabilitas harga serta pasokan di pasar.
Dalam konsep neraca pangan, status swasembada dihitung secara tahunan berdasarkan keseimbangan produksi dan konsumsi, bukan kondisi bulanan.
“Impor taktis adalah bagian dari manajemen stok. Itu tidak menghapus status swasembada secara keseluruhan,” jelasnya.
Perbandingan dengan Negara Lain Tidak Relevan
Ia juga menilai perbandingan dengan negara lain, seperti Jepang, dalam konteks teknologi pertanian kurang tepat.
Menurut Rivai, setiap negara memiliki karakteristik berbeda, baik dari sisi jumlah penduduk, pola konsumsi, hingga struktur pertanian.
Indonesia, dengan populasi besar dan konsumsi beras tinggi, memiliki tantangan yang berbeda dibanding negara lain.
“Keberhasilan swasembada diukur dari kemampuan memenuhi kebutuhan pangan domestik, bukan dari tingkat teknologi semata,” tegasnya.
Momentum Kedaulatan Pangan Nasional
Rivai menilai capaian swasembada beras 2025 menjadi momentum penting bagi penguatan kedaulatan pangan Indonesia.
Namun, ia mengingatkan bahwa tantangan ke depan tidak hanya menjaga produksi, tetapi juga memastikan distribusi dan manfaatnya dirasakan secara merata.
Mulai dari petani sebagai produsen hingga masyarakat sebagai konsumen harus mendapatkan manfaat dari sistem pangan yang kuat.
Ajak Jaga Keberlanjutan
Ia mengajak seluruh pihak untuk melihat isu swasembada pangan secara objektif dan berbasis data.
Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat sangat penting untuk menjaga keberlanjutan sektor pangan nasional.
“Tantangan ke depan adalah menjaga dan memperkuat capaian ini agar terus berkelanjutan,” pungkasnya.
