KKSSNews.com – Ketua Umum Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis Indonesia (APPMBGI), Abdul Rivai Ras, menegaskan bahwa swasembada beras Indonesia pada 2025 merupakan capaian nyata yang berbasis data resmi, bukan sekadar narasi politik atau “kejutan tiba-tiba”.
Menurut Rivai, berbagai keraguan yang beredar di media sosial mengenai keberlanjutan swasembada pangan nasional tidak sesuai dengan kondisi faktual di lapangan.
Ia menjelaskan bahwa data resmi dari Badan Pusat Statistik menunjukkan produksi beras nasional sepanjang 2025 berada pada tingkat yang jauh melampaui kebutuhan konsumsi masyarakat.
“Produksi beras nasional tahun 2025 mencapai sekitar 34,7 juta ton, sementara kebutuhan konsumsi masyarakat hanya sekitar 31,1 juta ton. Artinya kita memiliki surplus lebih dari 3 juta ton,” jelas Rivai.
Angka tersebut menjadi indikator penting bahwa Indonesia tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri, tetapi juga memiliki cadangan yang cukup untuk menjaga stabilitas pasokan.
Cadangan Beras Nasional Meningkat
Selain produksi yang meningkat, Rivai juga menyoroti penguatan cadangan beras nasional yang tercatat sepanjang tahun 2025.
Menurutnya, data dari Badan Pangan Nasional menunjukkan bahwa stok beras pemerintah mengalami peningkatan signifikan, memperkuat posisi Indonesia dalam menjaga ketahanan pangan.
Dalam ilmu ekonomi pangan, konsep swasembada sebenarnya cukup sederhana. Suatu negara dikatakan swasembada apabila produksi pangan domestiknya mampu melampaui kebutuhan konsumsi nasional.
“Ini bukan opini, melainkan angka resmi. Ketika produksi lebih besar daripada konsumsi, maka secara definisi ekonomi kita telah mencapai swasembada,” tegas Rivai.
Bukan Kejutan, Tapi Hasil Kebijakan Terencana
Rivai menilai keberhasilan swasembada beras 2025 bukanlah sesuatu yang terjadi secara tiba-tiba.
Ia menyebut capaian tersebut merupakan hasil dari serangkaian kebijakan terencana yang dijalankan pemerintah melalui Kementerian Pertanian.
Beberapa langkah strategis yang dinilai berkontribusi besar terhadap peningkatan produksi beras antara lain:
- Peningkatan luas panen nasional
- Penerapan teknologi pertanian modern
- Penggunaan bibit unggul untuk meningkatkan produktivitas
- Penguatan harga gabah di tingkat petani
- Optimalisasi penyerapan hasil panen oleh Perum BULOG
Kombinasi kebijakan tersebut dinilai berhasil menciptakan akselerasi produksi pertanian nasional secara signifikan.
“Dengan demikian, swasembada ini merupakan hasil konsistensi kebijakan yang dijalankan secara sistematis, bukan anomali jangka pendek,” kata Rivai.
Impor Taktis Tidak Menghapus Status Swasembada
Rivai juga menanggapi kritik yang menyebut Indonesia masih melakukan impor beras sehingga dianggap belum benar-benar swasembada.
Menurutnya, impor yang dilakukan pemerintah pada awal tahun bersifat taktis dan bertujuan menjaga stabilitas harga serta ketersediaan stok di pasar.
Dalam perhitungan neraca pangan nasional, status swasembada tidak ditentukan berdasarkan kondisi bulanan, tetapi dihitung secara tahunan dengan mempertimbangkan keseimbangan produksi dan konsumsi.
Karena itu, impor terbatas tidak serta-merta menghapus status swasembada yang telah tercapai sepanjang tahun.
“Impor taktis adalah kebijakan stabilisasi pasar. Yang menentukan swasembada adalah keseimbangan produksi dan konsumsi dalam satu tahun penuh,” jelasnya.
Perbandingan dengan Jepang Dinilai Kurang Tepat
Rivai juga menanggapi perbandingan yang sering muncul antara Indonesia dan Jepang dalam hal teknologi pertanian.
Menurutnya, perbandingan tersebut tidak sepenuhnya relevan karena kedua negara memiliki kondisi yang sangat berbeda.
Indonesia memiliki jumlah penduduk yang jauh lebih besar dengan tingkat konsumsi beras yang sangat tinggi. Selain itu, karakteristik lahan pertanian di Indonesia juga lebih beragam.
Di sisi lain, struktur petani Indonesia mayoritas masih didominasi oleh petani kecil dengan skala usaha yang relatif terbatas.
“Keberhasilan swasembada tidak diukur dari siapa yang memiliki teknologi paling canggih, tetapi dari kemampuan suatu negara memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya sendiri,” tegas Rivai.
Momentum Penting bagi Kedaulatan Pangan
Rivai mengajak masyarakat untuk melihat isu swasembada pangan secara objektif dengan berlandaskan data.
Menurutnya, capaian swasembada beras 2025 merupakan momentum penting bagi kedaulatan pangan Indonesia.
Namun ia juga mengingatkan bahwa tantangan ke depan bukan hanya mempertahankan produksi, tetapi juga memastikan manfaatnya dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat.
Mulai dari petani sebagai produsen hingga konsumen di tingkat rumah tangga harus mendapatkan manfaat dari sistem pangan yang semakin kuat.
“Tantangan kita sekarang bukan lagi membuktikan apakah Indonesia mampu swasembada, tetapi bagaimana menjaga dan memperkuat capaian ini agar berkelanjutan,” ujarnya.
Ia pun mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama mendukung kebijakan ketahanan pangan nasional, karena sektor pangan merupakan fondasi utama bagi kemandirian dan stabilitas ekonomi sebuah bangsa.
