KKSSNews.com, Jakarta – Menteri Pertanian (Mentan) sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Andi Amran Sulaiman, menginstruksikan Perum Bulog untuk memperkuat dan melipatgandakan penyaluran beras premium ke jaringan ritel modern.
Langkah tegas ini diambil demi merespons keluhan masyarakat terkait kelangkaan pasokan beras di sejumlah tempat perbelanjaan.
Amran menegaskan bahwa Bulog sebelumnya telah diperintahkan mengalirkan 110 ribu ton beras ke pasar.
Namun, jika permintaan konsumen di tingkat ritel terus melonjak, ia meminta kuota penyaluran tersebut ditingkatkan hingga tiga kali lipat.
“Sudahlah, kalau 110 ribu ton sudah digelontorkan, bila perlu kali tiga. Berasnya banyak,” ujar Mentan Amran kepada wartawan di Jakarta, Senin (21/9/2026).
Stok Bulog Capai 4,6 Juta Ton, Pemerintah Sewa Gudang Tambahan
Mentan Amran menyayangkan terjadinya kekosongan pasokan beras premium di ritel.
Menurutnya, hal tersebut tidak sepatutnya terjadi lantaran cadangan beras pemerintah (CBP) yang dikuasai Bulog saat ini berada dalam kondisi sangat melimpah, yakni mencapai 4,6 juta ton.
Untuk mengantisipasi lonjakan pasokan dan penyerapan hasil panen, pemerintah bahkan telah menyiapkan tambahan kapasitas penyimpanan dengan menyewa gudang hingga kapasitas 2 juta ton.
“Sudah dikirim. Kami sudah perintahkan Bulog. Berasnya banyak, kurang lebih 5 juta ton, 4,6 (juta ton) hari ini. Kita sewa gudang 2 juta ton. Sudah, kita kirim. Beras aman, jalan terus,” tegas Amran.
Tiga Instrumen Penstabil Harga Beras
Guna memastikan keterjangkauan harga dan kestabilan pasar nasional, pemerintah menjalankan tiga instrumen stabilisasi pangan secara serentak:
- Bantuan Pangan Beras: Disalurkan kepada 33,4 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di seluruh Indonesia.
- Program SPHP: Penggelontoran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sebesar 1 juta ton.
- Operasi Pasar & Pasokan Ritel: Penetrasi pasokan langsung ke pasar tradisional dan rantai ritel modern.
Melalui kombinasi strategi ini, Mentan Amran optimistis harga beras di pasaran akan segera melandai.
“Sekarang kita operasi pasar, kemudian bantuan pangan untuk 33,4 juta orang seluruh Indonesia, kemudian SPHP ada 1 juta. Pasti turun. Doakan, pasti turun,” tuturnya optimistis.
Sanksi Berat Menanti 25 Perusahaan Beras Bermasalah
Di samping memfokuskan perhatian pada kelancaran distribusi, pemerintah terus mengawal proses hukum terhadap kasus manipulasi beras fortifikasi.
Mentan Amran menyampaikan bahwa berkas 25 perusahaan/produsen beras yang diduga melakukan pelanggaran telah diteruskan kepada aparat penegak hukum.
Ia menggaransi tidak ada kompromi bagi pelaku usaha culas yang merugikan konsumen.
“Yang melanggar kita tindak. Ada tiga proses: izinnya dicabut, dimoratorium, dan diproses secara hukum,” pungkas Amran.
