KKSSNews.com, SURABAYA – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman melontarkan peringatan keras dan ultimatum tegas kepada perusahaan importir pakan ternak yang diduga mempermainkan harga di tengah beban biaya produksi yang ditanggung para peternak rakyat. Mentan menegaskan tidak akan memberi toleransi dan siap mencabut izin impor perusahaan yang terbukti melanggar.
Pernyataan menohok tersebut disampaikan Mentan Amran usai menyerap aspirasi ribuan peternak dalam Rapat Koordinasi Perunggasan di Surabaya, Jawa Timur, Selasa (11/8/2026).
Gandeng Satgas Pangan Polri Periksa Perusahaan Diduga Nakal
Mentan Amran mengungkapkan bahwa Kementerian Pertanian telah berkoordinasi langsung dengan Satuan Tugas (Satgas) Pangan Mabes Polri untuk turun mengusut serta memeriksa indikasi permainan harga oleh salah satu perusahaan pakan.
“Ada satu perusahaan, diduga nakal. Satgas Pangan kami minta dengan tegas langsung diperiksa, insyaallah mulai besok (Rabu, 12/8/2026). Perusahaannya tidak saya sebut, tapi kalau terbukti, izinnya saya cabut. Sekali kami cabut, selama kami masih menjabat tidak akan kami berikan izin impor lagi,” tegas Mentan Amran.
Ia menjelaskan bahwa kebijakan ini krusial demi melindungi mata pencaharian sekitar 3,8 juta peternak rakyat di seluruh Indonesia dari lonjakan biaya produksi yang tidak wajar.
“Itu masalah harga pakan dinaikkan, padahal izinnya di Kementerian Pertanian. Nah, dia (importir) yang dapat untung, kami yang dibully. Ini dosa apa? Kami ini di tengah. Kami sayang pengusaha, kami sayang peternak kecil. Bagaimana bisa tumbuh bersama,” imbau Amran.
Jamin Pakan SPHP Bulog dan Penyerapan Telur Program MBG
Selain tindakan korektif terhadap rantai pasok pakan, pemerintah juga menyiapkan langkah stabilisasi dari hilir ke hulu untuk menjaga kepastian usaha peternak:
- Pakan SPHP Bulog: Penyaluran pakan murah melalui skema Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) oleh Bulog dipastikan terus berlanjut hingga akhir tahun.
-
Penyerapan Telur untuk MBG: Pemerintah memperkuat penyerapan produksi telur peternak rakyat melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) sesuai petunjuk teknis yang telah ditetapkan.
Satgas Pangan Sisir Unsur Pidana dan Monopoli
Menanggapi instruksi Mentan, perwakilan Satgas Pangan Polri, Kombes Pol Derry Agung Wijaya, menegaskan bahwa pihaknya akan langsung melakukan verifikasi dan penelusuran lapangan terhadap indikasi permainan harga pakan tersebut.
“Semua laporan akan kami cek terlebih dahulu di lapangan. Perbedaan harga antara pemerintah dan kondisi lapangan belum tentu pidana, tetapi kalau ada penekanan harga atau indikasi kecurangan, kami telusuri. Jika ada dugaan monopoli kita serahkan ke KPPU, dan jika ditemukan unsur pidana, tentu diproses sesuai hukum yang berlaku,” tandas Kombes Pol Derry.
