KKSSNews.com, Karawang — Angka Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang menembus 5.000.198 ton bukan sekadar statistik.
Di balik capaian ini, tersimpan perubahan besar dalam tata kelola pangan nasional yang kini mulai dirasakan dampaknya oleh masyarakat.
Pakar Hukum Pidana dari Universitas Trisakti, Azmi Syahputra, secara terbuka menilai kepemimpinan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman sebagai salah satu faktor kunci di balik lonjakan stok beras nasional tersebut.
Menurutnya, pendekatan yang digunakan tidak lagi sekadar normatif, melainkan berbasis data dan eksekusi nyata di lapangan.
“Ini bukan kepemimpinan yang hanya berbicara. Ada perubahan konkret yang bisa diukur,” ujarnya.
Sorotan utama tidak hanya pada angka CBP yang mencetak rekor, tetapi juga langkah tegas dalam memberantas praktik mafia beras yang selama ini menjadi masalah laten di sektor pangan.
Praktik seperti beras oplosan, permainan harga, hingga kelangkaan yang sengaja diciptakan disebut mulai ditekan melalui pendekatan sistematis dan penegakan aturan yang lebih ketat.
Dalam pandangan Azmi, keberanian membuka data ke publik menjadi sinyal kuat adanya perubahan arah kebijakan yang lebih transparan.
“Ini jarang terjadi. Keterbukaan seperti ini justru membangun kepercayaan publik,” katanya.
Tak hanya itu, ia juga menilai tidak adanya ego sektoral dalam pengelolaan pangan saat ini menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas nasional.
Semua pihak, kata dia, mulai bergerak dalam satu arah yang sama: memastikan ketersediaan beras tetap aman.
Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa perbaikan sistem menjadi prioritas utama, terutama dalam memastikan data yang digunakan benar-benar akurat.
“Kita ingin mengakhiri data yang keliru. Semua harus berbasis fakta,” ujarnya.
Capaian CBP di atas 5 juta ton kini menjadi indikator bahwa pembenahan yang dilakukan tidak sia-sia. Bahkan, di tengah ancaman krisis pangan global, Indonesia dinilai semakin siap menghadapi berbagai kemungkinan terburuk.
Jika tren ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin Indonesia tidak hanya mampu menjaga stabilitas pangan dalam negeri, tetapi juga memperkuat posisinya di tingkat global.
