KKSSNews.com, Jakarta – Ketua Umum IKAMI Sulsel, Andi In Amul Hasan, menilai pernyataan Feri Amsari yang menuding pemerintah tidak jujur terkait swasembada pangan sebagai narasi yang tidak berdasar.
Menurutnya, kritik terhadap kebijakan pemerintah merupakan hal yang wajar dalam negara demokrasi.
Namun kritik tersebut harus disampaikan berdasarkan data dan fakta yang jelas agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat.
“Saya menilai pernyataan tersebut tidak mencerminkan fakta di lapangan. Kritik boleh, tetapi harus berbasis data, bukan asumsi yang justru membingungkan masyarakat,” tegas Andi In Amul Hasan dalam keterangan resminya.
Ia mengingatkan bahwa narasi yang tidak disertai data berpotensi menimbulkan persepsi keliru terhadap kondisi sektor pangan nasional yang saat ini justru menunjukkan perkembangan positif.
Capaian Pertanian Nasional Dinilai Nyata
Andi In Amul Hasan menegaskan bahwa sektor pertanian Indonesia menunjukkan berbagai indikator kemajuan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir.
Menurutnya, di bawah kepemimpinan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, berbagai program strategis telah dijalankan untuk memperkuat produksi pangan nasional.
Salah satu indikator paling terlihat adalah peningkatan produksi padi nasional yang mencapai sekitar 60 juta ton gabah kering giling.
Selain itu, Indonesia juga mencatat surplus beras nasional hingga jutaan ton serta cadangan beras pemerintah yang menembus lebih dari 4 juta ton.
Angka tersebut bahkan disebut sebagai salah satu cadangan beras terbesar dalam sejarah Indonesia.
“Ini bukan klaim kosong. Ini kerja nyata yang dirasakan petani dan terlihat dalam data produksi nasional,” ujarnya.
Capaian tersebut, lanjut Andi, tidak terjadi secara kebetulan, tetapi merupakan hasil dari berbagai kebijakan yang dirancang untuk memperkuat sektor pertanian dari hulu hingga hilir.
Program Strategis Dorong Produktivitas Petani
Sejumlah program strategis pemerintah disebut telah memberikan dampak nyata terhadap peningkatan produksi pangan nasional.
Beberapa di antaranya adalah program pompanisasi yang membantu petani mendapatkan akses air irigasi, optimalisasi lahan rawa untuk meningkatkan indeks tanam, hingga modernisasi alat dan mesin pertanian (alsintan).
Modernisasi pertanian melalui distribusi alsintan dinilai mampu meningkatkan efisiensi produksi sekaligus mengurangi kehilangan hasil panen.
Selain itu, pembenahan sistem distribusi pupuk subsidi juga menjadi salah satu langkah penting dalam mendukung produktivitas petani.
Pemerintah telah melakukan berbagai penyederhanaan mekanisme penyaluran pupuk agar petani dapat mengaksesnya dengan lebih mudah dan cepat.
Menurut Andi In Amul Hasan, kebijakan tersebut secara langsung berdampak pada peningkatan hasil produksi sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.
Narasi Kritik Dinilai Bisa Menguntungkan Mafia Pangan
Lebih lanjut, Ketua Umum IKAMI Sulsel itu menilai bahwa narasi yang meragukan capaian swasembada pangan berpotensi dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang selama ini diuntungkan oleh ketergantungan impor pangan.
Ia menyebut adanya kemungkinan bahwa narasi yang melemahkan capaian sektor pangan dapat dimanfaatkan oleh kelompok yang memiliki kepentingan dalam tata niaga pangan nasional.
“Kami melihat ada kecenderungan narasi yang melemahkan capaian nasional. Sangat patut diduga ada pihak-pihak yang terganggu—termasuk mafia pangan yang selama ini diuntungkan oleh ketergantungan impor dan tata niaga yang tidak sehat,” tegasnya.
Menurutnya, isu pangan merupakan sektor strategis yang sangat berkaitan dengan stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Karena itu, setiap pernyataan yang disampaikan di ruang publik harus mempertimbangkan dampaknya terhadap kepercayaan masyarakat terhadap sektor pangan nasional.
Pentingnya Kritik Berbasis Data
Andi In Amul Hasan juga mengingatkan bahwa dalam situasi global yang penuh tantangan, menjaga kepercayaan publik terhadap sektor pangan nasional menjadi hal yang sangat penting.
Ia menegaskan bahwa kritik tetap dibutuhkan dalam proses pembangunan, tetapi harus disampaikan secara objektif dan berbasis data.
Dengan begitu, kritik dapat menjadi masukan yang konstruktif bagi pemerintah dalam memperbaiki kebijakan yang ada.
“Jangan sampai opini yang tidak berbasis data justru merusak kepercayaan publik. Kita butuh kritik yang membangun, bukan narasi yang berpotensi menyesatkan,” tambahnya.
Ajak Masyarakat Jaga Kedaulatan Pangan Nasional
Di akhir pernyataannya, Andi In Amul Hasan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap objektif dalam menilai kebijakan publik, khususnya yang berkaitan dengan sektor pangan.
Ia menilai bahwa kedaulatan pangan merupakan kepentingan strategis bangsa yang harus dijaga bersama oleh pemerintah, akademisi, hingga masyarakat luas.
“Semua pihak harus mengedepankan fakta dan data dalam berdiskusi tentang kebijakan publik. Kedaulatan pangan adalah kepentingan strategis bangsa yang harus kita jaga bersama,” pungkasnya.
Dengan berbagai capaian yang telah diraih, ia berharap masyarakat dapat melihat perkembangan sektor pangan nasional secara objektif dan tidak mudah terpengaruh oleh narasi yang belum tentu sesuai dengan fakta di lapangan.
