KKSSNews.com, Jakarta – Pernyataan Feri Amsari terkait isu swasembada pangan mendapat tanggapan dari kalangan pengamat pertanian.
Ahli padi sekaligus pengamat pertanian senior, Hasil Sembiring, menilai bahwa kritik terhadap kebijakan pangan perlu disampaikan secara proporsional dengan mengacu pada data dan kondisi riil di lapangan.
Kritik Perlu Penuhi Standar Akademik
Menurut Hasil Sembiring, setiap kritik terhadap kebijakan publik, termasuk sektor pangan, seharusnya disampaikan dengan dasar akademik yang kuat.
Ia menekankan pentingnya penggunaan data resmi, rujukan ilmiah, serta pemahaman terhadap dinamika sektor pertanian.
“Perdebatan kebijakan harus berbasis data dan fakta lapangan, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di ruang publik,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa narasi yang tidak didukung data berisiko mengaburkan kondisi sebenarnya, terutama dalam isu strategis seperti ketahanan pangan.
Produksi Beras Nasional Tunjukkan Tren Positif
Hasil Sembiring mengungkapkan bahwa data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan kinerja produksi beras nasional yang cukup kuat.
Pada 2025, produksi beras tercatat sekitar 34,69 juta ton, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.
Produksi padi mencapai sekitar 60,21 juta ton gabah kering giling (GKG) dengan luas panen 11,32 juta hektare.
Dengan kebutuhan nasional sekitar 30–31 juta ton, Indonesia berada dalam posisi surplus sekitar 3–4 juta ton.
Selain itu, cadangan beras pemerintah juga tercatat mencapai sekitar 4,2 juta ton, yang menjadi salah satu level tertinggi dalam beberapa tahun terakhir.
Diakui Lembaga Internasional
Kinerja produksi beras Indonesia juga mendapat perhatian dari lembaga internasional.
Food and Agriculture Organization memproyeksikan produksi beras Indonesia sekitar 35,6 juta ton, sementara United States Department of Agriculture mencatat angka sekitar 34,6 juta ton.
Capaian ini menempatkan Indonesia sebagai salah satu produsen beras terbesar di kawasan Asia Tenggara.
Kebijakan Pertanian Beri Dampak
Menurut Hasil Sembiring, peningkatan produksi tersebut merupakan hasil dari berbagai kebijakan yang diterapkan pemerintah.
Beberapa program yang dinilai berkontribusi antara lain:
- Pompanisasi pertanian untuk memperluas layanan air
- Optimalisasi lahan rawa untuk meningkatkan indeks tanam
- Program cetak sawah baru
Program-program ini dinilai mampu meningkatkan produksi secara signifikan dalam waktu relatif singkat.
Perbaikan Pupuk dan Modernisasi
Di sektor hulu, pemerintah juga melakukan pembenahan kebijakan pupuk subsidi, termasuk penyesuaian kuota dan penyederhanaan mekanisme distribusi.
Selain itu, modernisasi pertanian melalui distribusi alat dan mesin pertanian (alsintan) dinilai turut meningkatkan efisiensi produksi.
Langkah ini membantu petani dalam menekan biaya produksi sekaligus meningkatkan produktivitas.
Penegakan Hukum Terhadap Distribusi Ilegal
Upaya penguatan sektor pangan juga diiringi dengan penegakan hukum terhadap praktik distribusi ilegal.
Berbagai kasus penyelundupan dan distribusi pangan ilegal berhasil diungkap di sejumlah wilayah, sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas pasar.
Menurut Hasil Sembiring, langkah ini penting untuk memastikan sistem pangan berjalan lebih sehat dan transparan.
Pentingnya Narasi Berbasis Fakta
Dalam konteks tersebut, Hasil Sembiring menekankan bahwa diskursus publik mengenai swasembada pangan harus dibangun di atas fakta dan data yang terverifikasi.
Ia mengingatkan bahwa sektor pangan merupakan isu strategis yang berdampak luas, sehingga memerlukan kehati-hatian dalam penyampaian informasi.
“Ketika data menunjukkan peningkatan produksi dan penguatan sistem, maka diskusi publik perlu mengacu pada fakta tersebut,” ujarnya.
Dorong Diskusi yang Konstruktif
Ia berharap perdebatan mengenai kebijakan pangan dapat diarahkan pada diskusi yang konstruktif dan solutif.
Dengan demikian, berbagai pihak dapat berkontribusi dalam memperkuat ketahanan pangan nasional tanpa menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah, akademisi, dan pelaku sektor pertanian menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan sistem pangan Indonesia.
