KKSSNews.com – Andi Amran Sulaiman menyiapkan solusi permanen berbasis penataan pola tanam dan tata kelola lahan untuk mencegah bencana longsor berulang di Kecamatan Cisarua.
Langkah ini menegaskan komitmen Kementerian Pertanian Republik Indonesia yang tidak hanya fokus pada penanganan darurat, tetapi juga membangun mitigasi jangka panjang guna melindungi masyarakat, petani, serta keberlanjutan lingkungan.
Pola Tanam Diubah, Fokus pada Tanaman Berakar Kuat
Dalam kunjungan langsung ke lokasi bencana, Mentan Amran menegaskan bahwa wilayah dengan kemiringan tinggi perlu ditata ulang melalui perubahan pola tanam.
Lahan dengan kemiringan tajam akan diarahkan untuk beralih dari tanaman hortikultura ke tanaman tahunan atau perkebunan yang memiliki sistem perakaran lebih kuat, sehingga mampu menahan erosi dan mengurangi risiko longsor.
“Kami akan mengganti tanaman hortikultura di daerah kemiringan tajam menjadi tanaman perkebunan seperti kelapa, kopi, dan alpukat. Ini sudah ada anggarannya,” tegas Amran.
Menurutnya, langkah ini penting untuk mencegah terulangnya bencana serupa di masa mendatang, mengingat kondisi geografis wilayah yang rawan longsor.
Strategi Berbasis Kemiringan Lahan
Mentan Amran menjelaskan bahwa kebijakan ini disusun dengan pendekatan berbasis kemiringan lahan.
Wilayah dengan kemiringan tinggi, seperti 20 hingga 45 derajat, akan difokuskan untuk tanaman tahunan yang memiliki akar dalam. Sementara itu, lahan yang relatif landai tetap dimanfaatkan untuk tanaman hortikultura.
“Daerah yang landai kita tanami hortikultura, sementara yang curam kita fokuskan pada tanaman tahunan. Ini untuk menjaga keseimbangan produktivitas dan keamanan lingkungan,” jelasnya.
Pendekatan ini diharapkan mampu menciptakan sistem pertanian yang lebih adaptif terhadap kondisi alam sekaligus mengurangi risiko bencana.
Didukung Program Nasional Perkebunan
Kebijakan ini juga sejalan dengan arahan pemerintah pusat dalam pengembangan sektor perkebunan nasional.
Mentan Amran menyebut bahwa pemerintah telah menyiapkan anggaran besar untuk pengembangan tanaman perkebunan hingga ratusan ribu hektare di seluruh Indonesia.
“Program ini merupakan arahan langsung Presiden untuk pengembangan tanaman perkebunan sekitar 870 ribu hektare secara nasional, dengan prioritas di daerah rawan bencana,” ujarnya.
Dengan dukungan anggaran tersebut, implementasi di daerah diharapkan dapat berjalan lebih cepat setelah adanya usulan dari pemerintah daerah.
Transisi Dijaga, Pendapatan Petani Tetap Jalan
Selain aspek mitigasi, pemerintah juga memperhatikan keberlanjutan ekonomi petani selama masa transisi perubahan pola tanam.
Mentan Amran menjelaskan bahwa metode tumpangsari akan diterapkan, yakni menanam tanaman hortikultura secara sementara di sela tanaman perkebunan agar petani tetap memiliki sumber pendapatan.
“Untuk sementara bisa disisipkan hortikultura agar pendapatan tetap berjalan. Setelah tanaman seperti kopi mulai menghasilkan dalam 2–3 tahun, maka akan menjadi sumber pendapatan utama,” jelasnya.
Pendekatan ini dinilai penting agar petani tidak mengalami penurunan penghasilan saat beralih ke sistem tanam yang lebih berkelanjutan.
Respons Cepat Berbasis Solusi Jangka Panjang
Langkah yang diambil Kementerian Pertanian menunjukkan pergeseran pendekatan dalam penanganan bencana, dari sekadar tanggap darurat menuju solusi permanen berbasis mitigasi.
Melalui kombinasi penataan pola tanam, pengelolaan lahan berbasis kemiringan, serta dukungan kebijakan nasional, pemerintah berupaya menciptakan sistem pertanian yang lebih tangguh terhadap bencana.
Upaya ini tidak hanya bertujuan melindungi lingkungan, tetapi juga menjaga keberlanjutan produksi pertanian dan kesejahteraan masyarakat di wilayah rawan longsor.
