KKSSNews.com, Jakarta – Pernyataan akademisi hukum tata negara Feri Amsari yang menuding Presiden Prabowo Subianto berbohong terkait swasembada pangan menuai berbagai tanggapan dari sejumlah pihak.
Salah satu respons datang dari Wakil Ketua Umum (Waketum) Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor, Muhammad Mabrur L Banuna, yang menilai narasi tersebut berpotensi menyesatkan publik karena tidak didukung data yang kuat serta pemahaman teknis mengenai sektor pertanian.
Menurut Mabrur, pola narasi yang dibangun Feri Amsari justru memiliki kemiripan dengan cara kerja mafia pangan yang kerap menciptakan keraguan publik terhadap capaian sektor pangan nasional.
“Ini tanpa data dan tanpa pijakan yang jelas. Publik wajar curiga jika narasi seperti ini memiliki agenda tertentu agar swasembada terlihat gagal,” ujar Mabrur dalam keterangannya.
Kritik Harus Berbasis Data
Mabrur menegaskan bahwa perbedaan pendapat dan kritik terhadap kebijakan pemerintah merupakan hal yang sah dalam demokrasi. Namun ia mengingatkan bahwa kritik harus tetap dibangun di atas dasar data, fakta, serta kompetensi yang relevan.
Menurutnya, pernyataan yang dilontarkan Feri Amsari tidak mencerminkan pendekatan akademik yang semestinya.
“Beda pendapat dan kritik sah saja. Tapi argumen tetap harus dibangun di atas data, fakta, dan kompetensi,” kata Mabrur.
Ia bahkan menilai tudingan bahwa program swasembada pangan adalah kebohongan tidak mencerminkan kondisi riil yang terjadi di lapangan.
Dalam situasi saat produksi meningkat, stok melimpah, dan penindakan terhadap praktik mafia pangan semakin masif, Mabrur menyebut tudingan tersebut tidak memiliki dasar yang kuat.
Data Produksi Beras Menguat
Menurut Mabrur, data produksi beras nasional justru menunjukkan tren positif. Ia menyebut produksi beras Indonesia pada 2025 mencapai sekitar 34,69 juta ton, angka yang menunjukkan penguatan sektor pertanian nasional.
Bahkan, lembaga internasional seperti Food and Agriculture Organization (FAO) dan United States Department of Agriculture (USDA) juga menempatkan Indonesia sebagai salah satu produsen beras terbesar di kawasan Asia.
“Data ini berbicara keras. Bukan klaim, bukan opini, tetapi angka resmi yang menunjukkan produksi beras nasional menguat,” jelasnya.
Mabrur menilai narasi yang terus meremehkan capaian sektor pangan justru berbahaya karena dapat membuka ruang bagi kepentingan lama, termasuk ketergantungan terhadap impor dan distorsi pasar.
Pertanian Bukan Sekadar Opini
Lebih lanjut, Mabrur menegaskan bahwa sektor pertanian merupakan bidang yang kompleks dan tidak dapat disederhanakan hanya melalui opini.
Menurutnya, keberhasilan pertanian sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor teknis, mulai dari ketersediaan air, benih, pupuk, teknologi hingga manajemen distribusi.
“Pertanian itu bukan cuma soal luas lahan. Ada air, benih, pupuk, teknologi, hingga manajemen. Ini bukan panggung opini bebas tanpa tanggung jawab,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa kebijakan pangan memerlukan pendekatan yang komprehensif serta kerja sama lintas sektor agar hasilnya dapat dirasakan masyarakat luas.
Apresiasi Kebijakan Pangan Pemerintah
Dalam kesempatan yang sama, Mabrur mengapresiasi berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai berkontribusi terhadap penguatan sektor pangan nasional.
Ia menyebut sejumlah program seperti pompanisasi pertanian, optimalisasi lahan rawa, cetak sawah baru, hingga penambahan alokasi pupuk subsidi menjadi langkah konkret dalam meningkatkan produktivitas pertanian.
Selain itu, penyesuaian Harga Pembelian Pemerintah (HPP) bagi petani juga dinilai membantu meningkatkan kesejahteraan petani di berbagai daerah.
“Yang bekerja di lapangan memahami proses ini. Biasanya yang paling lantang menyimpulkan justru yang tidak pernah turun langsung ke lapangan,” kata Mabrur.
Ajakan Bersatu Menjaga Ketahanan Pangan
Menurut Mabrur, ketahanan pangan merupakan isu strategis yang menyangkut kepentingan nasional. Karena itu, ia mengajak semua pihak untuk tidak terjebak dalam narasi yang dapat memecah belah atau meremehkan capaian yang telah diraih.
Ia menilai upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas pangan hingga saat ini layak diapresiasi sekaligus terus diawasi secara konstruktif.
“Alih-alih mencari kesalahan, capaian yang sudah ada harus kita kawal bersama agar terus berkembang,” ujarnya.
Mabrur juga mengingatkan bahwa politik kebencian sudah tidak relevan dalam menghadapi tantangan bangsa ke depan.
Menurutnya, perbedaan pilihan politik maupun afiliasi tidak seharusnya menghalangi masyarakat untuk mengapresiasi kebijakan yang membawa dampak positif.
“Sudahlah. Politik kebencian tidak perlu lagi. Sekarang waktunya bersatu dan bekerja untuk rakyat. Kalau ada capaian baik, hargai. Jangan kita sibuk membangun narasi yang menyesatkan,” tutupnya.
