KKSSNews.com, Makssar – Ketua BPD Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) Kota Bandung, F. Ermaula Aseseang, menyoroti tantangan ketenagakerjaan di Sulawesi Selatan yang dinilai masih membutuhkan terobosan besar.
Ia mengungkapkan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Sulawesi Selatan mencapai 4,45 persen per November 2025. Data tersebut disampaikannya usai menghadiri Pertemuan Saudagar Bugis Makassar XXVI di Hotel Claro Makassar, yang berlangsung pada 25–27 Maret 2026.
Ketergantungan APBD Dinilai Tak Cukup
Menurut Ermaula, yang merupakan alumni Institut Teknologi Bandung jurusan Teknik Planologi, penyelesaian masalah pengangguran tidak bisa hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Ia menegaskan, tanpa ekspansi investasi dan keterlibatan sektor swasta, penciptaan lapangan kerja akan cenderung stagnan.
“Jika hanya bertumpu pada kapasitas APBD, maka penciptaan lapangan kerja tidak akan optimal. Saatnya kita menggerakkan investasi, dunia usaha, dan inisiatif kolektif masyarakat,” ujarnya saat berdiskusi di Makassar, Senin (30/3/2026).
Peran Strategis Pemda sebagai Katalis Investasi
Ermaula menilai pemerintah daerah memiliki posisi penting sebagai katalisator masuknya investasi, baik dari dalam maupun luar negeri.
Namun, ia mengingatkan bahwa investasi harus dirancang secara terintegrasi dan berbasis tema pengembangan wilayah, bukan berjalan secara sporadis.
Menurutnya, pendekatan yang terstruktur akan menciptakan efek domino terhadap pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja lokal.
Potensi Besar Belum Tergarap OptimalIa juga menyoroti adanya kesenjangan antara kekayaan sumber daya alam Sulawesi Selatan dengan tingkat kesejahteraan masyarakat.
Kondisi ini dinilai sebagai indikator bahwa potensi daerah belum dimanfaatkan secara maksimal.
“Kita memiliki sumber daya luar biasa, tetapi manfaatnya belum sepenuhnya dirasakan masyarakat. Ini menjadi tantangan sekaligus peluang,” tegasnya.
Hilirisasi Jadi Kunci Pengembangan Wilayah
Sebagai solusi, Ermaula menawarkan konsep pengembangan wilayah berbasis hilirisasi. Ia menjelaskan bahwa daerah hinterland harus terhubung secara fungsional dengan kota-kota besar dalam satu rantai produksi.
“Integrasi antara kota besar, menengah, hingga wilayah pelosok harus menjadi satu sistem. Inilah konsep hilirisasi yang ideal,” jelasnya.
Ia mencontohkan keberhasilan Bandung yang berkembang menjadi pusat inovasi berkat dukungan institusi pendidikan seperti Institut Teknologi Bandung dan Universitas Padjadjaran.
Model sinergi antara teknologi, pendidikan, dan potensi wilayah tersebut dinilai relevan untuk diterapkan di Sulawesi Selatan.
Dorong Industri Turunan, Bukan Sekadar Ekspor Mentah
Ermaula juga menyoroti sektor perkebunan, khususnya komoditas kelapa yang masih banyak diekspor dalam bentuk mentah.
Ia mendorong agar struktur industri diperpanjang melalui pengolahan produk turunan bernilai tinggi.
“Jika kelapa diolah menjadi produk seperti bubuk atau turunan lainnya, nilai ekonominya bisa meningkat signifikan,” jelasnya.
Langkah ini diyakini mampu membuka lapangan kerja baru sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat.
Sinergi Teknologi, Investasi, dan SDA
Ia mengajak jaringan saudagar KKSS untuk mengintegrasikan teknologi, investasi, dan sumber daya alam dalam membangun ekosistem ekonomi yang kuat.
Menurutnya, KKSS Bandung memiliki pendekatan berbeda dengan menitikberatkan pada kekuatan teknologi dan jaringan di tingkat pusat.
“Visi kami adalah mengawinkan teknologi, jaringan nasional, dan potensi daerah agar tercipta pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” ujarnya.
Pangkep Dinilai Punya Potensi Besar
Sebagai contoh konkret, Ermaula menyebut Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, namun membutuhkan pengelolaan yang lebih sistematis.
Ia optimistis, jika sinergi antara kebijakan, teknologi, dan investasi berjalan baik, daerah tersebut bisa menjadi motor penggerak ekonomi baru.
Pentingnya Roadmap Investasi Daerah
Menutup pernyataannya, Ermaula menekankan pentingnya setiap pemerintah daerah memiliki peta jalan (roadmap) investasi yang jelas, terukur, dan transparan.
Menurutnya, roadmap tersebut akan menjadi daya tarik utama dalam mempromosikan potensi daerah ke tingkat nasional maupun global.
“Dokumen roadmap investasi adalah kunci untuk meningkatkan daya saing daerah dan menarik investor,” pungkasnya.
