KKSSNews.com, Jakarta — Pakar hukum dari Universitas Trisakti, Azmi Syahputra, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah tegas Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam mengungkap praktik penyelundupan beras di kawasan Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau.
Menurut Azmi, penyelundupan beras tidak bisa dipandang sebagai pelanggaran biasa.
Ia menilai praktik tersebut merupakan kejahatan serius yang berdampak luas, bahkan dapat dikategorikan sebagai bentuk sabotase terhadap perekonomian nasional.
Kejahatan Multilapis dalam Sektor Pangan
Azmi menjelaskan bahwa praktik penyelundupan beras melibatkan pelanggaran berlapis, mulai dari aturan karantina hingga prosedur kepabeanan.
Dalam konteks hukum, hal ini membuka peluang penindakan dengan berbagai pasal pidana sekaligus.
Ia menekankan bahwa pelanggaran tersebut tidak hanya bersifat administratif, melainkan memiliki unsur pidana ekonomi yang kuat.
Oleh karena itu, penegakan hukum yang tegas dinilai penting untuk memberikan efek jera, terutama bagi pihak-pihak yang berada di balik jaringan penyelundupan.
“Ini bukan sekadar pelanggaran biasa, tetapi kejahatan yang merusak sistem dan harus ditindak secara serius,” ujarnya.
Ancaman terhadap Kedaulatan Pangan
Lebih jauh, Azmi menilai praktik beras ilegal dapat mencederai upaya pemerintah dalam mewujudkan kedaulatan pangan.
Program swasembada yang tengah didorong pemerintah berpotensi terganggu jika distribusi pangan tidak dijaga dengan baik.
Ia menyebut bahwa keberhasilan sektor pertanian saat ini merupakan bagian dari visi besar Presiden Prabowo Subianto yang dijalankan melalui berbagai kebijakan strategis.
Karena itu, seluruh pihak diharapkan ikut menjaga capaian tersebut dari ancaman praktik ilegal.
Menurutnya, konsistensi dalam penegakan hukum menjadi faktor penting agar keberhasilan yang telah dicapai tidak tergerus oleh kepentingan tertentu.
Dampak Langsung bagi Petani
Selain berdampak pada sistem pangan nasional, penyelundupan beras juga memiliki efek langsung terhadap kesejahteraan petani.
Masuknya beras ilegal ke pasar domestik dapat menekan harga gabah, sehingga merugikan petani yang selama ini menjadi tulang punggung produksi pangan.
Azmi menyoroti bahwa jutaan petani di Indonesia bergantung pada stabilitas harga untuk menjaga pendapatan mereka.
Ketika harga terganggu akibat praktik ilegal, maka dampaknya bisa dirasakan secara luas, baik secara ekonomi maupun sosial.
“Tindakan seperti ini pada akhirnya merugikan petani dan mengganggu keseimbangan sektor pertanian nasional,” katanya.
Penindakan Jadi Langkah Strategis
Azmi menilai langkah yang diambil Kementerian Pertanian merupakan bagian dari upaya strategis dan konstitusional dalam melindungi kepentingan rakyat.
Penegakan hukum yang konsisten dinilai penting untuk menunjukkan bahwa pemerintah tidak memberikan ruang bagi praktik ilegal di sektor pangan.
Ia juga menekankan bahwa tindakan tegas tidak hanya berhenti pada pelaku di lapangan, tetapi harus menyasar aktor intelektual yang berada di balik jaringan tersebut.
Temuan 1.000 Ton Beras Ilegal
Kasus ini mencuat setelah Menteri Pertanian menemukan dugaan penyelundupan beras dalam inspeksi mendadak di kawasan Bea Cukai Tanjung Balai Karimun.
Dari hasil penindakan, aparat mengamankan sekitar 1.000 ton beras ilegal, dengan sebagian masih tersimpan di gudang.
Beras tersebut diduga diangkut menggunakan beberapa kapal dari wilayah tertentu yang bukan merupakan daerah produsen beras, kemudian didistribusikan ke wilayah yang justru memiliki surplus produksi.
Pola distribusi ini dinilai tidak wajar dan menguatkan dugaan adanya praktik penyelundupan.
Menurut Andi Amran Sulaiman, skema tersebut menunjukkan adanya indikasi kuat pelanggaran yang terorganisir.
Ia menegaskan bahwa kasus ini harus diusut hingga ke akar-akarnya untuk memastikan tidak ada celah bagi praktik serupa di masa mendatang.
Perlu Kolaborasi Semua Pihak
Dalam menghadapi persoalan ini, peran semua pihak dinilai sangat penting. Tidak hanya pemerintah, tetapi juga masyarakat dan pelaku usaha perlu berkontribusi dalam menjaga sistem distribusi pangan yang sehat dan transparan.
Kolaborasi lintas sektor diharapkan mampu memperkuat pengawasan sekaligus mencegah praktik ilegal yang dapat merugikan kepentingan nasional.
Dengan langkah tegas yang terus dilakukan, pemerintah berharap sektor pertanian dapat terus berkembang tanpa gangguan dari praktik-praktik yang merusak. Perlindungan terhadap petani dan keberlanjutan sistem pangan menjadi fokus utama dalam menjaga stabilitas nasional di masa depan.
