KKSSNews.com, Jakarta – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman membeberkan formulasi dan skema pembiayaan pengembangan industri bioetanol nasional yang melibatkan kolaborasi antara BUMN, sektor swasta, serta masyarakat lokal.
Langkah strategis ini merupakan tindak lanjut langsung dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat kedaulatan energi nasional berbasis komoditas agraris.
Hal tersebut disampaikan Mentan Amran usai memimpin Rapat Program Khusus Pengembangan Bioetanol bersama 44 bupati dari berbagai daerah di Jakarta, Senin (21/9/2026).
“Sekarang pangan selesai, protein sudah selesai. Sekarang etanol kita kejar. Etanol ini butuh lahan 1 sampai 2 juta hektar dengan tiga komoditas strategis. Insyaallah kita akan bangun pabriknya, kita gerakan masif seluruh Indonesia,” tegas Mentan Amran.
Skema Investasi: Sinergi BUMN dan Swasta Berbasis Kepastian Lahan
Mentan Amran menjelaskan bahwa pemerintah bertugas mengawal kepastian kawasan serta legalitas lahan, sehingga investasi industri pengolahan dapat berjalan secara aman dan berkelanjutan.
Mengenai komposisi pembiayaan pabrik dan pengolahan, Amran memproyeksikan porsi investasi BUMN akan diprioritaskan terlebih dahulu sesuai kapasitasnya, sebelum membuka peluang penuh bagi sektor swasta.
“Anggarannya mungkin 30 persen dari BUMN, 70 persen dari swasta dan pasti swasta mau karena tanahnya disiapkan oleh negara. Pokoknya berapa kemampuan BUMN dulu, sesudah itu swasta. Pengalaman kami swasta pasti antri, yang penting kepastian lahan,” jelasnya.
Jatah Minimal 30 Persen untuk Rakyat dan Pengusaha Daerah
Guna menghindari monopoli korporasi besar, Mentan Amran menekankan syarat mutlak bahwa pengembangan kawasan industri bioetanol wajib mengikutsertakan masyarakat setempat dan pengusaha daerah.
Pemerintah menetapkan bahwa porsi rantai pasok dan manfaat ekonomi bagi masyarakat tidak boleh kurang dari 30 persen.
“Ini tidak boleh monopoli, minimal 30 persen rakyat. Jadi rakyat menikmati dan tumbuh bersama perusahaan. Sekarang tidak boleh di bawah 20, harus 30 persen untuk rakyat. Harus tumbuh bersama kalau negara mau kuat. Kalau bisa ada pengusaha daerah, usulkan untuk pemerataan pembangunan,” ujar Amran.
Dampak Ekonomi: Terapkan E20 pada 2029 dan Ciptakan 8 Juta Tenaga Kerja
Ekosistem bioetanol berbasis tebu, ubi kayu, dan jagung ini diyakini tidak hanya menekan ketergantungan bahan bakar berbasis impor, tetapi juga menjadi motor penggerak lapangan kerja baru secara luas.
“Kalau ini terjadi, minimal itu 8 juta tenaga kerja tercipta dan tenaga kerja permanen,” ungkap Mentan.
Pemerintah menargetkan implementasi peta jalan penggunaan biofuel jenis bioetanol ini secara bertahap menuju bauran E20 pada 2029 dan akan terus ditingkatkan pada tahapan tahun berikutnya.
“Intinya adalah bagaimana kita berdaulat energi, pangan, dan protein. Insyaallah Indonesia menjadi negara besar, negara superpower ke depan,” pungkas Mentan Amran.
