KKSSNews.com, Jakarta – Komitmen Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dalam memberantas praktik mafia pangan terus memicu gelombang dukungan.
Kali ini, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) serta Pemuda Panca Marga (PPM) Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) menegaskan kesiapannya untuk mengawal ketat kebijakan Kementerian Pertanian (Kementan) dalam menata tata kelola pangan nasional.
Dukungan tersebut disampaikan dalam audiensi bersama Mentan Amran di Kantor Pusat Kementan, Jakarta, Kamis (27/8/2026).
Mentan Amran menegaskan bahwa pemerintah tidak akan memberikan ruang bagi oknum yang mengambil keuntungan pribadi dengan merugikan petani maupun konsumen.
Ia menggarisbawahi pentingnya keterlibatan berbagai elemen masyarakat untuk menjaga rantai pasok pangan nasional dari hulu ke hilir.
“Saya minta tolong, mafia-mafia ini saya bereskan. Saya sudah umumkan. Bantu saya berantas mafia pangan. Demi bangsa ini,” tegas Mentan Amran.
Sinergi Hak Atas Pangan Bersama Komnas HAM
Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah, menjelaskan bahwa sektor pertanian berkaitan erat dengan pemenuhan hak asasi manusia, khususnya hak atas pangan serta lingkungan hidup yang sehat.
Menurutnya, evaluasi dan tata kelola pertanian yang transparan menjadi instrumen penting untuk memastikan kebijakan negara sejalan dengan prinsip-prinsip HAM.
“Selama ini konstitusi menempatkan HAM sebagai prinsip dasar yang harus dijalankan negara. Pemerintah memiliki kewajiban untuk memastikan pemenuhan HAM. Penilaian HAM ini menjadi instrumen untuk melihat sejauh mana kebijakan kementerian telah comply terhadap pemenuhan hak atas pangan,” ujar Anis.
PPM LVRI Siap Jadi Garda Terdepan
Dukungan serupa disuarakan Ketua PPM LVRI, Berto Izaak Doko. Pihaknya menilai keberadaan mafia pangan sebagai ancaman serius bagi ketahanan nasional.
Melalui badan Patriot Pangan Mandiri, PPM LVRI siap mengerahkan jejaringnya hingga ke tingkat daerah untuk mengawasi distribusi sarana produksi pertanian, termasuk meredam potensi kelangkaan pupuk.
“Kami akan mendukung semua langkah kebijakan Pak Menteri, terutama untuk pemberantasan mafia pangan. Kami siap sebagai garda terdepan memberikan dukungan terhadap langkah yang dilakukan Pak Menteri. Ini untuk kepentingan bangsa dan negara,” tegas Berto.
Kolaborasi strategis antara Kementan, Komnas HAM, dan organisasi kemasyarakatan ini diharapkan dapat menguatkan tata kelola sektor pertanian sekaligus mempercepat terwujudnya kemandirian pangan Indonesia.
